Yogya Semesta-73 “Konektivitas Poros Maritim Dunia dengan Jalur Sutra”

admin  -  Dec 20, 2014  -  No Comments

Yogya Semesta ke-73 pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 dihadiri sekitar 70 undangan. Acara pada hari tersebut diliputi hujan deras namun tidak menyurutkan para tamu undangan untuk datang ke Yogya Semesta yang bertema “Konektivitas Poros Maritim Dunia dengan jalur Sutra” yang merupakan visi Presiden Joko Widodo. Seperti biasa, Yogya Semesta kali ini masih dipandu oleh Bapakari Dendi selaku pengasuh Yogya Semesta. Yogya Semesta ke -73 menghadirkan narasumber yaitu I Made Andi Arsana, Ph.D, Kepala Sub-Direktorat International Affairs pada Kantor Wakil Rektorat UGM Bidang Kerjasama, tinjauan aspek batas maritim hak berdaulat NKRI, Ustazd KH. Muhammad Jazir ASP, Pengasuh Pondok Pesantren “Abdullah Ibnu Abbas” Banguntapan, Bantul, tinjauan aspek penyebaran Islam lewat Jalur Sutra, dan Dr. Ir. Sutrisno, MSME, Anggota Dewan Riset Daerah DIY (DRD DIY) Bidang Teknologi, tinjauan aspek supply-chain perniagaan dan penerapannya di masakini. Gelar Seni berupa pergelaran senitari SMKN-1 (d/h. SMKI) Bugisan Bantul dpp. Drs. F. Sunardi, MPd.

JALUR SUTRA (The Great Silk Road) adalah nama yang diberikan seorang Jerman, von Richtofen, pada Abad-18 M untuk jalur darat yang menghubungkan China dengan Kerajaan Romawi sepanjang 7.000 kilometer lebih. Lalu, bagaimana mewujudkan gagasan Konektivitas Poros Maritim Dunia dengan Jalur Sutra? Sebuah visi akbar Presiden Joko Widodo, yang akan dibahas oleh para ahlinya.

Emporium, Titik Temu 

Sekalipun Jalur Sutra baru dibuka resmi pada Abad-3 SM di masa Dinasti Han, namun Jalur Sutra sudah ada jauh sebelumnya. Dinamakan Jalur Sutra karena barang utama yang diperdagangkan awalnya adalah sutra China. Namun seiring waktu, berkembang ke perhiasan, emas, besi, dan lainnya dengan moda transportasi kereta kuda atau karavan unta (Teuku Zulkaryadi, Sorot edisi VI-2007). Sebaliknya sejak masa Kalifah Ummayah Abad-7, Islam juga menyebar melalui jalur ini hingga mencapai China (Chaudhuri, 1990). Merekalah yang memberikan pengaruh penting perkembangan kehidupan modern Asia dan Eropa di segala bidang.

Sejak Kalifah Abasiah mulai mengalami kemunduran di Abad-10, pola perdagangan dari Timur Tengah ke Asia Timur mengalami perubahan yang fundamental. Sejak itu di sepanjang Samudra Hindia muncul apa yang oleh Chaudhuri (1985) dinamakan “emporium”, kota pelabuhan yang menyediakan segala fasilitas bagi kaum pedagang dan pelaut, semacam trading house layaknya toserba masakini. Jaringan emporium itu memungkinkan pelayaran niaga dari Timur Tengah ke Asia Timur tidak perlu mencakup seluruh jalur laut. Para pedagang dan pelaut dari Timur Tengah cukup berlayar hingga Surat di pesisir Malabar, India, dan di sini pula melakukan transaksi perdagangan dengan para pedagang dari Timur. Persebaran Islam ke Timur juga memanfaatkan jaringan emporium tersebut.

Majapahit di Abad-14 bisa dikatakan sebuah emporium pula yang menghubungkan Asia Tenggara dan India (Hall, 1985). Di Abad-15 perannya digantikan oleh Malaka, lalu Banten dan Demak di Abad-16 (Reid, 1993). Juga timbulnya Ternate dan Tidore sebagai bandar di Jalur Sutra berkaitan erat dengan integrasi jalur darat dan jalur laut tersebut, meski lebih banyak lewat jalur lautnya. Hubungan dengan jalur darat melalui China tidak berlangsung lama (Wacana Nusantara, 8 Februari 2014).

Menurut catatan Wang Tayuan (1349) yang dikutip Anthony Reid, hubungan dagang China-Maluku terwujud hingga pertengahan Abad-14. 

Geopolitical Shift 

Tetapi bersamaan dengan gagasan mempertautkan konektivitas jalur historis laut dan darat tersebut dalam sebuah emporium baru, dokumen Global Future Institute (GFI), Jakarta, tahun 2012 mengisyaratkan, sedang terjadi geopolitical shift dalam konflik global, dari Jalur Sutra ke Asia Pasifik. Jika membaca analisis M. Arief Pranoto, Pemerhati Masalah Internasional dari GFI (12 Desember 2011), ia mengindikasikan bahwa AS dan Sekutu gentar melanjutkan roadmap-nya di Jalur Sutra, Afrika Utara dan Timur Tengah. Jika diibaratkan penjarah, misi AS dan Sekutu di Libya cuma sebatas “merobek-robek” kantong, namun belum sempat mengambil isi rumah, keburu diteriaki rampok oleh pemilik dan tetangganya. 2

Ternyata, gerakan politik AS di Jalur Sutra melalui geliat operasi silumannya out of control dari rencana semula. Upaya ganti rezim yang diawali destabilisasi politik ternyata berputar 180 derajat, berubah menjadi ganti sistem. Warna yang muncul lagi populer di Timur Tengah dan sekitarnya adalah Arab Spring, Kebangkitan Islam. Pergeseran geopolitik itu ditengarai “titik sentral” konfliknya berada di Laut China Selatan. Kunci isu-isu sengketa perbatasannya di Kepulauan Spratly dan Paracel. Sedangkan konflik di Laut China Timur “titik”-nya berada di Kepulauan Diaoyutai/Diaoyu versi China, atau Senkaku versi Jepang, atau Kepulauan Tiaoyutai versi Taiwan. Konflik ini menjadi kendala jika kita akan mengoptimalkan pelayaran lewat choke point Selat Sulawesi, atau menghidupkan kembali jalur laut tradisional Ternate/Tidore tersambung dengan Jalur Sutra ke daratan China.

Konflik manapun yang meletus di “jalur basah”, kuat indikasinya diciptakan terkait kepentingan geopolitik para adidaya. Hal ini paralel dengan kajian Deep Stoat, if you would understand world geopolitic today, follow the oil”. Kita harus insight menyelam dalam-dalam what lies beneath the surface –yang terkandung di bawah permukaan. Prakiraan kandungan minyak di Spartly sekitar 10 milyar ton (International Herald Tribune, 3 Juni 1995), namun The Geology and Mineral Resources Ministry of the People’s Republic of China memperkirakan 17,7 miliar ton. Meski berbeda, tetapi data itu menempatkan Spratly sebagai kawasan dengan cadangan minyak terbesar keempat di dunia. Luar biasa! Sementara dari sisi geostrategi, menguasai Kepulauan Paracel bisa mengawasi gerak navigasi di bagian utara Laut China Selatan, kendati dari sisi SDA, hanya gundukan batu karang. Tetapi kuat disinyalir, Paracel juga memiliki kandungan minyak dan potensi gas alam yang besar, meski belum didukung data resmi.

Secara geopolitik, menguasai dua kepulauan tersebut, otomatis mengendalikan perairan internasional, menguasai kekayaan (potensi) SDA-nya. Sedangkan bagi AS, juga dapat dijadikan “batu loncatan” jika kelak berhasrat menyerang Daratan Asia. 

Kuliah Bung Karno kepada Che Guevara 

Sepertinya seri baru perang kolonial sebagaimana isyarat Chaves, kini hendak digelar di Asia Pasifik, akibat ketidaksuksesan di Jalur Sutra. Diawali operasi politik memperlemah ASEAN melalui terbentuknya East Asia Bloc atau Asia Pacific Union. Sasaran strategis AS ialah mengamankan skema kebijakan neo-liberalisme di kawasan Pasifik, khususnya Asia Tenggara. Setidaknya kuliah Bung Karno kepada Che Guevara tahun 1959-an, ketika Che diperintah Fidel Castro berguru kepada BK tentang Sosialisme dapat dijadikan rujukan guna mengurai kiprah AS dan Sekutunya. Inilah sebagian materi kuliahnya perihal Kedaulatan Modal dan Imperialisme Modern:

…watak imperialisme kuna yang menghasilkan kapitalisme kuna itu beda dengan watak imperialisme modern. Imperialisme kuna bersandar pada kekuatan militer, imperialis-kapitalis modern didasari kekuatan finanz-kapital. Kelak konflik internasional bergeser pada modal, bukan lagi pada perang koloni. Inilah kenapa aku ingin negeriku menjadi raksasa terhadap modal itu sendiri, berkedaulatan politik, daulat atas ekonomi dan berkebudayaan otentik…

Terkepung Pangkalan Militer AS 

Mengutip Kompas, 10 Oktober 2014, prinsip Si Vis Pacem Para Bellum yang diadopsi dari Bahasa Latin memiliki pemahaman, bahwa “Jika menginginkan perdamaian, maka harus siap perang”. Prinsip Flavius Vegetius Renatus ini harus dipahami Presiden, jika ingin mewujudkan Poros Maritim Dunia. Bagaimana cara mewujudkannya gagasan besar itu, kita harus mengenal konstelasi geopolitik Indonesia terlebih dulu. Pengamat militer dan pertahanan Dr. Connie Rahakundini mengatakan, perairan Asia Tenggara merupakan kawasan penting dalam Poros Maritim Dunia, jika dilihat dari kompetensi jalur laut yang dimiliki negara-negara kawasan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 39 selat yang terkait dengan selat lain di kawasan Asia. Dan ada 4 selat yang menjadi lokasi strategis jalur pelayaran, disebut choke point. Yakni istilah militer semacam bottleneck yang mengacu pada kondisi geografis wilayah yang harus dilalui dengan pengurangan kekuatan. Jelas disini posisi Indonesia jadi barometer, bahkan kunci stabilitas kawasan.

Kepala Staf TNI-AL, Laksamana TNI Marsetio mengatakan, Indonesia memiliki 4 dari 9 choke point dunia, yaitu Selat Malaka, Selat Makassar, Selat Sunda dan Selat Lombok sebagai jalur pelayaran internasional. Dalam Piagam Hukum Laut PBB (UNCLOS: United Nation Convention on the Law of the Sea), prinsip negara kepulauan harus mengutamakan sistem pertahanan negara. Indonesia memiliki persoalan tapal batas dengan sepuluh negara, Malaysia, Timor-Timur, Singapura, Thailand, Papua Nugini, Australia, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Tiongkok. Potensi konflik ada di perbatasan, karena disanalah letak kekayaan SDA kita yang belum terkelola secara utuh. Persoalannya, selain berada di kawasan Asia Tenggara, Indonesia “terkepung” di tengah-tengah US Pacific Development. AS kini memiliki 13 pangkalan militer yang terletak di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, seperti Christmas Island, Cocos Island, Darwin, Guam, Philippina, Malaysia, Singapore, Vietnam hingga kepulauan Andaman, Nicobar, dan lain-lain. Khawatir akan “pengepungan” itu, sejak tahun 2010, China telah membangun ekonomi dan militer berbasis maritim. 3

Connie memprediksi, penguasaan China atas maritim akan meningkat pada 2050. Padahal, semua lewat perairan Indonesia. Kita tidak bisa melarang, tapi kesepakatan internasional itu harus kita lindungi. Sebagai negara regulator, Indonesia berhak mengatur pelayaran di wilayahnya sesuai ketentuan UNCLOS. Selain itu, juga berhak melakukan pencegahan, pengaturan, pengendalian pencemaran, minyak dan bahan beracun. Indonesia termasuk yang wilayah lautannya masih sehat jika dibanding negara lain yang memiliki luas lautan yang sama.

Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan Pembangunan Pertahanan Tri Matra Terpadu, TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU yang kuat untuk menjaga keutuhan kedaulatan wilayahnya. 

Merobek Jalur Sutra, Menerkam Indonesia 

Mengamati skenario Obama di Asia Pasifik, pembangunan pangkalan AS di Darwin ialah dalam rangka membantu Indonesia bila terjadi bencana alam. Barangkali itu cuma open agenda. Ketika jarak Papua cuma 800-an mil dari Darwin, maka kelaziman hidden agenda sebagai tujuan pokok membonceng diam-diam. Papua memang merupakan kawasan Indonesia yang kini tengah terlibat konflik intrastate, baik vertikal maupun horizontal akibat krisis politik berlarut. Isu yang ditabuh oleh beberapa elemen bangsa guna memisah Papua dari NKRI ialah HAM, kemiskinan dan lainnya.

Ketidakmampuan Pusat mengentaskan kemiskinan dianggap penyebab utama separatis tumbuh subur, sedang kemiskinan disana hakikinya akibat sistem kapitalisme yang diterapkan. Baik korupsi yang sengaja “diciptakan” oleh sistem, juga pola pembagian royalti yang “njomplang” dan lainnya. Bagaimana dikatakan adil dan beradab, jika tukang cangkulnya mendapat 99 persen, sedang pemilik tanah memperoleh 1 persen saja? Gunung emas yang seharusnya memakmurkan rakyat Papua justru dirampok oleh asing.

Dalam soal Darwin ini, konon sekitar 2.500 marinir AS ditempatkan di sana. Secara hitam putih terlihat sedikit, namun bila kapal induk merapat niscaya membawa 10.000-an serdadu lengkap dengan peralatan perang dan pesawat-pesawat tempur siap laga, belum termasuk instrumen pengiring, baik kapal perang kecil maupun kapal-kapal selam. Itu sudah prosedur tetap pergerakan kapal induk AS dimana pun.

Pertanyaan kenapa demikian? Karena kesulitan AS dan Sekutu mengembalikan modal di Jalur Sutra sebagai alasan pokok, bukankah lebih baik langsung masuk ke sasaran lain: Indonesia Raya, negeri “miskin” di Asia Tenggara namun kaya sumberdaya alam? 

Pembusukan dari Dalam 

Banyak sumberdaya di Jalur Sutra dipastikan melimpah-ruah di Indonesia cuma belum tergali. Sementara berbagai sumberdaya dimiliki Indonesia banyak yang tidak ditemui di Jalur Sutra. Konon Charlie Illingworth, bos-nya John Perkins sewaktu berada di Bandung pernah bilang, bahwa Presiden AS Richard Nixon ingin Indonesia diperas sampai kering seperti kain pel habis dipakai melantai. Negeri ini ibarat real estate terbesar di dunia yang tak boleh jatuh ke tangan Uni Soviet atau China. Berbicara tentang minyak bumi, AS tahu bagaimana pun negaranya tergantung dari Indonesia, yang bisa menjadi Sekutu AS (John Perkins, 2004). Agaknya, apa yang dikerjakan AS kini ibarat memakan bubur panas, artinya memulai dari pinggirannya.

Dalam perspektif hegemoni AS, menerkam Indonesia sebenarnya tinggal menunggu momentum saja, sebab “pembusukan dari dalam” telah berjalan mulus dan lancar sejak Orde Baru lengser. Seperti perubahan total UUD dan intervensi puluhan UU lainnya (baca: Perlu Diselidiki Kebenarannya: Bantuan Asing Untuk Amandemen UUD 1945 dan beberapa Paket Undang-Undang, 8/12/2011 di www.theglobal-review.com), “korupsi yang diciptakan”, atau “Perang Candu Abad-21” dengan berbagai kemasan, pola adu domba berbungkus ego sektoral dan lainnya. Entah menumpang pada hiruk-pikuk politik internal negeri, atau bakal diletuskan ketika Pemilu Presiden 2019 nanti dan sebagainya.

Sekali lagi, inilah mengecoh langit menyeberangi lautan. Lalu, masihkah anak bangsa ini asyik dengan “mainan ciptaan asing”, sedang itu bagian dari trap modus potong babi? 

Bagaikan “Wiranggaleng” Abad-21 

Bertolak dari analisis itu, maka konsep Konektivitas Poros Maritim Dunia dengan Jalur Sutra adalah langkah strategis cerdas yang harus kita wujudkan bersama dengan semangat gotong-royong, meski terkendala oleh konflik di kawasan Laut China. Langkah yang cerdas adalah bagaimana Indonesia bisa memainkan “sirkus” antara kepentingan AS dan China adalah kunci pemecahannya. Pertautan kedua jalur itu melalui integrasi antarmoda, akan bisa membawa produk batik, mebel, atau produk-produk unggulan Yogyakarta lain memasuki daratan Asia Tengah. 4

 

Presiden memiliki sembilan agenda prioritas Nawa Cita. Poin pertama adalah menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah-darah Indonesia. Poin ini menjadi trigger Poros Maritim Dunia. Salah satunya adalah dengan prioritas membangun Tol Laut terlebih dulu, didukung pembangunan armada perang laut, terutama untuk melindungi jalur pelayaran Tol Laut, nelayan Indonesia, dan menangkap kapal-kapal illegal fishing. Oleh sebab itu, jangan lagi terpecah-belah jadi Kelompok Merah-Putih (KMP) versus Kelompok Indonesia Hebat (KIH). Marilah sinyal-sinyal awal lampu merah itu kita redam sejak dini bersama-sama.

Mengikuti alur pikir Eliades Acosta, PhD, Kepala Departemen Kebudayaan Komite Sentral Partai Komunis Cuba, ia mengatakan, “Roosevelt is history. Obama is beginning to be history”1, kita juga bisa mengatakan hal serupa, “Bung Karno adalah sejarah, Jokowi mulai menorehkan sejarahnya sendiri”.

1 Eliades Acosta Matos, Roosevelt, Obama, and the dark days, Progresso Weekly, 2-8 April 2009.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*Wajib diisi

  • SAKSIKAN
    Dialog Budaya & Gelar Seni
    YOGYA SEMESTA

    setiap Senin pukul 19:00 WIB
    hanya di
  • Twitter ( #dewandikDIY )

    No tweets found.