MERINTIS PENERBITAN STTB

admin  -  Mar 14, 2010  -  No Comments

DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI DIY MERINTIS PENERBITAN STTB

BAGI LULUSAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DIY

 

Adapun landasan berbijak adalah berdasar kepada academy papper

yg dibuat oleh team sebagai berikut :

 

PENERBITAN DAN PEMUNGSIAN STTB SEKOLAH DI DIY

 

A. Konteks

Ujian Nasional (UN), yang dijalankan pemerintah sejak tahun 2006, tidak pernah lepas dari adanya kritik masyarakat hingga terbitnya keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tentang penyelenggaraan UN. Di sisi lain, pemerintah cq Depdiknas tetap akan menyelenggarakan UN seperti yang selama ini direncanakan. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa pemerintah cq Depdiknas berkeyakinan bahwa UN dan penyelenggaraannya sudah benar dan banyak “manfaat”-nya. Padahal, harus diakui bahwa UN memang secara nyata menimbulkan berbagai masalah, baik yang terkait dengan ranah pendidikannya sendiri, hukum, sosial, psikologi, dan sampai dengan masalah kejujuran perilaku birokrasi, pengelola lembaga pendidikan, guru, peserta didik, dan bahkan orang tua siswa. Kecurangan peserta didik, guru, kepala sekolah dan birokrasi sering kita baca melalui media elektronik maupun media cetak. Dengan demikian jelas bahwa penyelenggaraan UN selama ini terindikasi telah mencederai hakikat pendidikan itu sendiri.

Secara lebih operasional sistematik telah muncul berbagai tulisan yang menunjukkan penyelenggaraan UN telah memberi dampak negatif dalam bentuk disorientasi pendidikan, proses pembelajaran yang cenderung instan, munculnya tim sukses yang menghalalkan segala cara, hanya menekankan dan mengukur ranah kognitif yang berarti mengabaikan  keseluruhan tujuan pendidikan yang mengarah pada pengembangan kompetensi secara lengkap dan komprehensif, adanya peluang false negative dan false positive, disparitas mutu, dan diskriminasi bagi si miskin. Penyelenggaraan UN telah menyebabkan peserta didik tidak memiliki kepercayaan diri (confidence) dan prestise diri, guru tidak mendapat kepercayaan untuk mengawasi peserta didik pada saat UN, guru terpasung integritasnya hanya untuk meluluskan peserta didik, martabat guru terendahkan secara signifikan, peranan birokrasi sangat menonjol, dan birokrasi disibukkan dengan penerbitan berbagai regulasi yang bersifat instan untuk menyukseskan penyelenggaraan UN yang jauh dari sifat komprehensif apalagi bersifat sistemik.

 

B. Permasalahan

Secara formal teknis operasional UN tidak lebih daripada memproduksi predikat “lulus” dan “tidak lulus” bagi siswa peserta UN. Namun, di sisi lain, khususnya kalau dilihat dari rantai time frame kesinambungan dan konsistensi pendidikan, dipastikan predikat “lulus” dan “tidak lulus” ini berdampak sistemik bagi seluruh stakeholder pendidikan yang ada,  baik sebelum, ketika, dan sesudah UN diselenggarakan. Bahkan, dampak sistemik ini dapat menyentuh persoalan eksistensi pendidikan di Indonesia sebagai domain kerja dasar bangsa dalam mempertahankan, mengembangkan, dan melestarikan kehidupan bangsa Indonesia dan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukankah pendidikan adalah saka guru kelestarian bangsa dan negara di manapun dan kapanpun di dunia ini.

Dalam perjalanan panjang (time frame) proses pendidikan di semua jenjang pendidikan formal, khususnya pendidikan umum, dipahami oleh semua orang bahwa ujian, dalam hal ini UN, adalah titik waktu dan bersifat momentum. Setiap momentum selalu bersifat kritis dan tidak pernah mewakili prosesnya sendiri secara lengkap. Sedangkan hakikat pendidikan adalah proses dan bukan momentum. Dengan demikian, menjadikan ujian yang bersifat momentum untuk menilai atau menghakimi keseluruhan proses panjang pendidikan menjadi bersifat naif.

Memang dapat dipahami bahwa  proses menentukan kualitas produk, namun kualitas produk tidak ditentukan hanya oleh prosesnya saja karena alat ukur kualitasnya sendiri juga dapat menjadi sumber masalah. Parameter ruang, waktu, substansi, apalagi konteks alat ukur yang ada tidak pernah dapat mencakup keseluruhan masalah yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan umum yang secara alamiah memang tidak pernah dapat dinyatakan keberadaan batas-batasnya secara pasti. Bahkan, dalam ilmu pengukuran untuk benda-benda alam yang sepenuhnya objek ukur selalu dikembangkan dan digunakan secara pasti konsep standard error yang merupakan pengakuan bahwa alat ukur yang ada tidak sempurna dan tidak akan pernah sempurna.

Ujian, dalam hal ini UN, sebagai alat ukur proses pendidikan, yang pada hakikatnya harus dapat mengukur kompetensi komprehensif dan utuh, yang melekat pada anak manusia yang selamanya tidak pernah menjadi sekedar objek ukur mengingat manusia juga selalu menjadi subjek ukur itu sendiri, maka tak terbantahkan bahwa semua alat ukur kompetensi manusia sebagai hasil proses pembelajaran selalu mempunyai besaran error yang signifikan. Dengan demikian penggunaan hasil pengukuran kompetensi manusia dengan alat ukur yang ada perlu dicermati secara bijaksana dan tidak pernah dapat dibenarkan digunakan secara mutlak. Yang bijaksana adalah digunakan sekurang-kurangnya dua alat ukur yang berbeda secara paradigmatik yang saling mengisi bagi kelemahan masing-masing alat ukur. Keberadaan alat ukur penyeimbang inilah yang akan dikembangkan atau digali oleh Dewan Pendidikan DIY sebagai pertanggung-jawaban dan pertanggung-gugatan dewan terhadap masalah pendidikan yang terkait dengan pemanfaatan hasil UN untuk penentu perjalanan atau kelangsungan proses pendidikan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan selanjutnya.

Sebagai tambahan pemikiran, bila ujian bahasa Inggris untuk UN diujikan bagi anak-anak Inggris atau Amerika yang setingkat dan yang notabene kompetensi berbahasa Inggrisnya tidak perlu diragukan kira-kira berapa skor yang akan mereka dapatkan. Asumsinya pasti tidak terlalu tinggi karena yang diukur oleh UN bukan kompetensinya secara utuh, melainkan hanya aspek kognitif terbatas yang belum tentu siap ada di pikiran mereka.

Naskah ini merupakan bentuk upaya Dewan Pendidikan DIY dalam mengingatkan dampak sistemik penyelenggaraan UN di satu sisi dan mencari solusi penyeimbang dampak predikat “lulus” dan “tidak lulus” produk UN di sisi lain. Melalui telaah yang panjang dan rumit serta  pelacakan historis dan filosofi yang menjadi latar belakang keberadaan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) di masa lalu, Dewan Pendidikan DIY mengangkat penerbitan STTB sebagai suatu solusi sistemik untuk menekan dampak negatif produk UN yang berupa predikat “Tidak Lulus” yang juga menyiratkan makna tidak bisa melanjutkan studi di jenjang pendidikan berikutnya.

 

C. Solusi dan Dasar Analisisnya

Seperti yang telah ditunjukkan pada butir B di atas, Dewan Pendidikan DIY mengusulkan penerbitan dan pemungsian STTB sebagai persyaratan kelanjutan dan melanjutkan studi subyek didik di seluruh Indonesia kalau mungkin atau sekurang-kurangnya di DIY yang selama ini dikenal sebagai barometer penyelenggaran dan pelaksanaan pendidikan secara nasional. Dalam pengusulan ini,  Dewan Pendidikan DIY memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

  1. Analisis hubungan antara UN, Paket C, dan Ujian Ulangan
    1. Paket C pernah difungsikan sebagai semacam pengganti atau kompensasi upa meluluskan siswa yang tidak lulus UN. Hal ini berarti pemerintah (Diknas) sudah dengan sedirinya merendahkan makna UN karena dapat digantikan fungsinya oleh Paket C yang notabene berbeda dan relatif lebih rendah tingkatannya dibandingkan UN.
    2. Ujian ulangan telah difungsikan sebagai pengganti UN bagi siswa yang tidak lulus. Upaya ini tidak efektif kecuali memberikan ketenangan psikologis. Ujian ulangan yang hanya berjarak waktu sekitar satu bulan setelah pengumuman kelulusan UN hanya bermanfaat bagi siswa yang tidak lulus karena hambatan teknis ketika UN diselenggarakan. Bagi mereka yang kompetensinya memang belum memenuhi dan tidak mungkin meningkatkan kompetensi hanya dalam waktu satu bulan hanya menambah frekuensi penderitaan ketidaklulusannya. Landasan teori atau pemikiran yang mengharapkan sebagian besar yang tidak lulus akan dapat lulus pada ujian ulangan adalah naif.
  2. Analisis hubungan antara STTB, Wajib Belajar 9 tahun, Ujian sekolah,  Rapor, Ijazah, dan Tanda Lulus lokal sekolah
    1. Keberadan kelima butir konsep di atas menunjukkan pola sistemik dan kontinyuitas proses pendidikan atau pembelajaran serta perekaman atau pencatatannya. Seharusnya hal ini perlu mendapat perhatian dan dukungan yang lebih besar dan tidak justru dikaburkan apalagi ditiadakan oleh ujian (UN) yang bersifat momentum.
    2. UN untuk SD telah menodai konsep Wajib Belajar 9 tahun, sedangkan STTB justru memperkuatnya.
    3. Peta status dan perkembangan kompetensi siswa menampak lebih lengkap, mendasar, dan komprehensif dari keberadaan kelima alat rekam yang ada. UN hanyalah pelengkap.
  3. Analisis hubungan antara kompetensi dan peraturan
    1. Kompetensi dalam bentuk lengkapnya (kognitif, afektif, dan psikomotor) dipahami dunia sebagai penentu perjalanan hidup dan kehidupan pemiliknya dan bukan UN. UN yang hanya berlingkup domain konitif, bila digunakan sebagai penentu utama perjalanan perkembangan hidup manusia dalam bidang pendidikan dipastikan merupakan penodaan terhadap harkat dan martabat dan bahkan eksistensi manusia itu sendiri. Sebelum manusia mengenal sistem persekolahan, manusia tetap berproses mencerdaskan diri dan mengembangkan kompetensinya sehingga muncullah peribahasa “Pengalaman adalah guru yang terbaik”.
    2. Seandainya tidak ada UN, pendidikan tetap berjalan dan berfungsi. Namun tanpa berjalan dan berfungsinya pendidikan di sekolah maka UN tidak akan pernah atau tidak layak untuk ada.
    3. Ketika UN sempat memutuskan kontinuitas proses pendidikan manusia Indonesia maka kategorinya adalah tragedi kemanusiaan.
    4. Peraturan pendidikan mestinya tidak berbentuk tuntutan yang terstandar karena standar itu sendiri masih bisa dipermasalahakan pula standarnya sendiri sebagai fungsi ruang, waktu, dan konteks.
    5. Peraturan pendidikan mestinya berbentuk pemberdayaan yang mengakomo-dasi secara maksimal proses pencapaian kompetensi optimal untuk masing-masing peserta didik yang memang berharkat unik adanya.
  4. Pembatalan syarat lulus UN
    1. Bila dicoba siswa yang tidak lulus UN dan diterima di jenjang pendidikan di atasnya dan pada dua semester pertama atau lebih IP-nya sama atau bahkan lebih tinggi dari yang lulus UN apakah syarat siswa yang belum lulus UN tetap harus dikenai persyaratan lulus UN.
    2. Mestinya bila pada dua semester di atasnya pada jenjang pendidikan di atasnya siswa atau mahasiswa telah menunjukkan pencapaian Indeks Prestasi atau IP  (yang identik dengan ketercapaian komptensi) sama atau melebihi IP dari mereka yang memiliki predikat lulus UN, maka sebaiknya persyaratan lulus UN sudah harus batal dengan sedirinya. Bukankah pendidikan itu hakikatnya berbasis kompetensi, bukan berbasis dimilikinya tanda lulus.
  5. Analisis tentang keberadaan otodidak, doktor honoris kausa, dan konsep “Pengalaman adalah guru yang terbaik”
    1. Dunia pendidikan mengenal konsep otodidak yang dapat diartikan pencapaian kompetensi tanpa mengikuti pendidikan formal atau yang dicapai melalui pengalaman individu yang bersangkutan sendiri dan perguruan tinggi bahkan telah menyediakan konsep penghargaan doktor honoris kausa.
    2. Dipastikan pencapaian kompetensi seperti tersebut juga terjadi pada tingkatan pendidikan yang lebih bawah. Jadi dalam perjalanan waktu siswa dalam proses mendewasa sangat mungkin mereka dapat pula mencapai tingkat kompetensi  yang sederajad dengan yang melalui pendidikan formal sesuai jadwal normalnya.
  6. Analisis hubungan antara kreativitas dan pengkotakan kompetensi yang di-UN-kan terhadap solusi masalah hidup dan kehidupan masyarakat di masa depan
    1. Tampaknya dapat diterima akal bahwa kunci solusi masalah hidup dan kehidupan siapapun, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat, termasuk warga masyarakat bangsa, adalah kreativitas dan pasti pula bukan kompetensi yang dituntut UN pada waktu ini. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas merupakan hal yang vital bagi peserta didik untuk menempuh hidup dan kehidupannya yang ke depan dipastikan semakin sulit dan kompleks.
    2. Namun adakah penghargaan dan upaya untuk mengukur kreativitas tersebut dalam sistem pendidikan di Indonesia.
    3. Dilihat dari fungsi pengembangan kreativitas ini, tampaknya UN justru menggiring peserta didik ke arah pembodohan.
  7. Sistem penerimaan mahasiswa perguruan tinggi jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) yang berbasis nilai rapor dan prestasi-prestasi yang lain yang selama ini berlaku juga menunjukkan bahwa ada konsep perluya pengakuan terhadap prestasi berdasar catatan pada rapor siswa. Namun konsep ini secara serta merta terhapus ketika pesyaratan lulus UN diregulasikan. Mestinya konsep yang seharusnya diangkat adalah bila pada suatu titik semester mahasiswa yang bersangkutan telah mencapai IP sama atau justru lebih tinggi dari mereka yang memiliki tanda lulus UN maka pesyaratan lulus UN harus batal dengan sendirinya.
  8. Amar Putusan MA butir b) yang menyatakan para tergugat (Presiden RI, Wakil Presiden, Mendiknas, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan/BSNP) telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi korban ujian nasional, khususnya hak atas pendidikan dan hak atas kesertaan dalam pendidikan lebih lanjut.
  9. Diknas yang “mengabaikan” amar putusan MA seperti tersebut di atas, dengan tetap menyelenggarakan UN yang justru dipercepat tanpa dilandasi argumentasi yang mendasar justru memberikan contoh yang tidak positif kepada rakyat terhadap kepatuhan hukum.

10.  Isi Pernyataan Presiden RI, 7 Januari 2010, tentang perlunya perbaikan UN:

(a)    UN bukan satu-satunya penentu kelulusan;

(b)   Kelulusan ditentukan oleh rapat Dewan Guru satuan pendidikan, dengan memperhatikan 4 kriteria sebagaimana yang ditentukan oleh PP N0.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 72 tentang Kelulusan;

(c)    Keempat kriteria tersebut adalah: (1) menyelesaikan semua program pendidikan; (2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk semua matapelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok matapelajaran estetika, kelompok matapelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; (3) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok matapelajaran ilmu dan teknologi; (4) lulus ujian nasional; dan

(d)   Memperbaiki sistem penyelenggaraan Ujian Nasional (adanya ujian ulangan, ujian susulan, dan ujian kesetaraan), untuk memenuhi Amar Putusan MA no. 1.2.

 

D. Tujuan Pemberian STTB

  1. Tujuan pertama penerbitan dan pemungsian STTB adalah memberi penyeimbang terhadap keberadaan UN sebagai penentu dapat atau tidaknya peserta didik melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
  2. Tujuan kedua penerbitan STTB adalah menyediakan media atau dokumen integratif antara sistem penilaian pendidikan berbentuk ujian nasional yang bersifat instan yang dikembangkan dan dilaksanakan Diknas secara nasional dan sistem evaluasi pendidikan jangka panjang berbasis prinsip kontinum yang dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan masing-masing.
  3. Tujuan ketiga penerbitan dan pemungsian STTB adalah pengukuhan penghargaan terhadap kinerja sekolah, guru, dan peserta didik yang telah melaksanakan dan menyelesaikan program pendidikannya dalam rentang waktu pamjang sejak siswa memasuki kelas pertama hingga meninggalkan kelas yang terakhir pada satuan pendidikan yang ada.
  4. Tujuan keempat penerbitan dan pemungsian STTB adalah membangun dan mengem-bangkan kepercayaan diri guru, peserta didik, dan Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing sebagai pendidik dan pengajar yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
  5. Tujuan kelima penerbitan dan pemungsian STTB adalah mengembangkan dan mewujud-kan secara nyata dan secara bertahap sistem pendidikan yang bermartabat, baik bagi guru, peserta didik, maupun seluruh stakeholder  yang sesuai dengan nilai-nilai lokal masing-masing yang dikembangkan dalam satuan pendidikan masing-masing yang ada.

 

E. Penutup

Sebagai suatu gagasan baru, yang dengan sendirinya berbeda dengan ketentuan yang ada dan berlaku, maka upaya penerbitan dan pemungsian STTB seperti yang dimaksud pada naskah ini dapat dipandang sekurang-kurang dari dua sisi, yaitu sisi sudut pandang yang pro dan sisi sudut pandang yang kontra. Profil kedua pandangan tersebut lebih kurang sebagai berikut.

  1. Sudut pandang yang pro sangat mungkin akan melihat gagasan seperti yang terungkap dalam naskah ini sebagai sesuatu yang positif dan sangat dinantikan kehadirannya. Dasar pemikiran bagi mereka yang pro ini adalah bahwa penerbitan STTB akan menjadi sebentuk solusi komprehensif yang bersifat sistemik terhadap kemelut dari hadirnya ketentuan persyaratan kelulusan yang menentukan peluang peserta didik untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi pada jalurnya masing-masing. Pandangan ini bersifat inklusif karena mengakui dan mengakomodasi dua cara pandang yang berbeda secara paradigmatik terhadap keberadaan fungsi pendidikan dan kesinambungan pendidikan ditinjau dari aspek pengukuran dan evaluasi kualitas sekaligus produk dan proses.
  2. Sudut pandang yang kontra sangat mungkin akan melihatnya hanya pada aspek sistematik, bukan sistemik, yang membatasi referensinya pada peraturan atau hukum yang berlaku tanpa memandang dampak negatif regulasi yang ada karena fokus masalahnya dikunci dari sudut pandang aspek tertentu yang terbatas dan tidak bersifat sistemik komprehensif.

Tumpuan harapan terhadap kemungkinan berlakunya sistem ”Penerbitan dan Pemungsian STTB” seperti tersebut di atas terletak pada kearifan cara pandang para pihak yang paling menentukan terhadap masalah ini, khususnya seluruh jajaran birokrasi yang selama ini mengembangkan dan mempertahankan konsep bahwa UN adalah sesuatu yang sangat mutlak sebagai penentu nasib perjalanan proses pendidikan peserta didik dan mungkin bahkan kelulusan UN adalah faktor yang paling menentukan dalam pendidikan bangsa dan sekaligus nasib perkembangan bangsa Indonesia. Demikiankah!?

Akhirnya, tim penulis naskah akademik ini mengajak semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan Indonesia, lebih khususnya masyarakat pendidikan DIY untuk berdoa dan bersabar menunggu kecerahan dan pencerahan para pihak yang terkait agar upaya menerbitkan dan memungsikan STTB sebagai penentu kelanjutan studi peserta didik pada jenjang di atasnya dapat terwujud, sekurang-kurangnya di DIY sebagai daerah yang selama ini diakui sebagai barometer pendidikan di Indonesia.

Yogyakarta, 27 Februari 2010

Prof. Dr. Wuryadi, MS

Prof. Dr. Gunawan, MPd

Hari Dendi

Dr. H. Supardi, MM

Drs. Siswanto, MSc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*Wajib diisi

  • SAKSIKAN
    Dialog Budaya & Gelar Seni
    YOGYA SEMESTA

    setiap Senin pukul 19:00 WIB
    hanya di
  • Twitter ( #dewandikDIY )

    No tweets found.